Agen Ceme Terpercaya - Jakarta - Jumat pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Stasiun Duri Ia juga memutuskan untuk menambah satu slot perjalanan kereta (perka) ke Tangerang di jam puncak (peak hour). Selain itu, dilakukan penambahan panjang peron dan penumpang komuter (commuter line/CL) diizinkan menggunakan kereta bandara Soekarno-Hatta.
Akan tetapi solusi tersebut nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan karena penumpang CL pagi dan sore ketika jam sibuk masih nampak berjubel di peron 1 dan 2.
"Bisa dibayangkan semua penumpang jurusan Tanah Abang-Sudirman-Bogor dan jurusan lingkar ke Jatinegara semua berkumpul di peron 1 dan 2 yang sempit, sehingga peron 1 dan 2 Stasiun Duri overload sampai ada yang tidak dapat peron. Aksesibilitas penumpang di lantai dua Stasiun Duri juga sangat sempit dan tidak nyaman ketika berpindah peron dari peron 4 menuju peron 1 dan 2," ujar Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Agen Ceme Terpercaya - Deddy menambahkan, walau ada penambahan satu slot perka tetap saja sulit menjawab kehororan di Stasiun Duri. Pengurangan 10 perka dari 90 menjadi 80 dan penambahan satu slot dinilai tidak akan mengurangi penuh sesaknya peron 1 dan 2. Meskipun diiming-imingi jumlah rangkaian KRL saat ini 12 kereta dari sebelum nya 10 kereta, langkah ini belum menjawab kebutuhan para penumpang KRL.
"Bila kondisi tidak cepat terselesaikan kita takut pengguna CL Tangerang yang telah banyak ini kembali menggunakan kendaraan pribadi kembali, berarti program pemerintah shifting/switching ke angkutan umum berbasis rel terganggu, target pemerintah penumpang CL 1,2 juta per hari bisa gagal," kata Deddy.
Mengenai kemungkinan penumpang commuter yang diperbolehkan menggunakan kereta bandara juga dinilai kurang ampuh karena hanya sampai Stasiun Batu Ceper yang masih jauh dari Stasiun Tangerang. Di sisi lain, tarif penumpang commuter dengan penumpang kereta bandara juga berbeda jauh karena ada yang disubsidi dan ada yang tidak.
"Kita juga perlu memikirkan masa depan kereta bandara yang ideal dan baik, kita juga tidak ingin kereta bandara yang masih merintis awal ini malah ditinggalkan para pelanggan barunya karena down grade menjadi operasi kelas ekonomi (bukan ekspres) atau bercampur dengan pengguna commuter," kata Deddy.
Ia juga menawarkan beberapa solusi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dicoba pemerintah, antara lain:
Masalah mikro
1. Sambil menunggu konstruksi selesai, pola arus penumpang Stasiun Duri dikembalikan semula, yakni peron 4 untuk jurusan Tangerang, peron 3 jurusan Tanah Abang-Sudirman-Depok-Bogor, peron 2 jurusan lingkar ke Angke-Jatinegara. Bila kereta bandara tetap ingin transit (menerima penumpang) di Stasiun Duri, bisa digunakan peron 1 namun perlu dibangun wesel baru supaya rel dapat menuju ke rel Batuceper/Tangerang)
Agen Ceme Terpercaya - 2. Transit kereta bandara tidak di Stasiun Duri tapi ditarik lagi ke Stasiun Angke, jarak Duri ke Angke sangat dekat perlu waktu perjalanan hanya dua menit saja menggunakan commuter line. Waktu tempuh dua menit tidak lama ke Angke dan Stasiun Duri tidak penuh atau horor lagi. Jadi status Stasiun Duri kembali seperti semula sebagai stasiun commuter saja, namun Stasiun Angke menjadi stasiun transit kereta bandara, berubah status menjadi stasiun kereta bandara.
Sebenarnya penetrasi operasi kereta bandara ini juga dipaksakan mengingat perintah Perpres no 83/2011 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Untuk Menyelenggarakan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta Dan Jalur Lingkar. Idealnya lintas kereta bandara ini dipisahkan dengan jalur komuter karena kelas dan perilaku bisnis yang berbeda. CL/KRL berkelas ekonomi dan kereta bandara berkelas ekspres yang perjalanannya juga sama-sama banyak.
Dalam Perpres ini terlihat KAI eksklusif karena bisa membangun prasarana KA dan mengoperasikan sarana KA, sedangkan dalam UU 23/2017 tentang Perkeretaapian kini terbagi dua, ada penyelenggara prasarana KA dan penyelenggara sarana KA. Dalam turunannya disepakati bahwa prasarana perkeretaapian adalah milik negara berikutnya pembangunan prasarana dan perawatannya adalah tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, sedangkan operator sarana dan prasarana adalah PT KAI.
"Dengan adanya Perpres 8 /2011 KAI bisa membangun dan mengoperasikan sendiri trek dari Stasiun Batuceper sampai Bandara Soetta sehingga pemerintah tidak bisa berperan langsung operasi KA Bandara tersebut," ujar Deddy.
Dalam Perpres 83/2011 juga terjadi ruang lingkup dan batasan yang tidak jelas sehingga ada definisi abu-abu dalam istilah jalur lingkar itu sehingga pemerintah juga kesulitan untuk melakukan peremajaan prasarana KA di Jabodetabek karena terbentur Perpres tersebut. Apabila pemerintah berani mencabut Perpres ini, kondisi perkeretaapian Jabodetabek akan stabil seperti eksisting umumnya, yakni 100% perawatan dan peremajaan prasarana KA tetap tanggung jawab pemerintah.
"Bila Perpres ini dicabut, maka biaya trek KA Bandara yang selama saat ini dibangun KAI akan dibayar oleh Pemerintah (DJKA) sehingga statusnya kembali milik pemerintah, akhirnya KAI hanya investasi Sarana KA Bandara yang dibeli dari INKA. Jadi beban investasi KAI tidak berat mengingat demand publik untuk KA Bandara ini ternyata masih sangat minim. Cara ini bisa jadi sekaligus menyelamatkan PT Railink (operator KA Bandara) dari beban investasi yang berat," tutur Deddy.
Kalau prasarana KA Bandara menjadi milik pemerintah, trek tersebut bisa saja semua kelas KA bisa sampai sampai sana. Pemerintah bisa saja mengoperasikan commuter line seperti milik PT KCI sekarang, dengan tarif ekonomis atau khusus. Sedangkan investasi sarana kereta bandara milik KAI yang telah terbeli bisa dioperasikan kelas ekspres ke Bandara Soetta, atau lebih kreatif lagi bisa dikembangkan menjadi menjadi kelas ekspres menuju stasiun-stasiun ujung yang sebenarnya terlalu jauh untuk jarak komuter seperti Rangkasbitung, Cikarang, atau Bogor. Bisa saja sarana KA Bandara saat ini akan menjadi KA Rangkas Ekspres, Pakuwan Ekspres (Bogor) atau Cikarang Ekspres dengan tarif tanpa subsidi (PSO) sehingga beban biaya investasi KAI cepat balik modal (break even point/BEP).
Post By: AlamPoker.net
No comments: